REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu pekan berlalu pascabanjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Akan tetapi, pemerintah belum bisa memastikan kerugian yang diderita.
Hanya, pemerintah baru memperkirakan kerugian banjir bisa mencapai Triliunan Rupiah “Itu pun belum dihitung kerugian ekonomi,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono saat ditemui sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/1).
Menurutnya, kerugian terbanyak terjadi ketika banjir besar sedang terjadi. Pasalnya, kegiatan perekonomian hampir mati. Ia mengatakan, pemerintah masih memproses dan menghitung kerugian yang terjadi.
“Prosesnya belum berakhir, biasanya dilakukan setelah bencana berakhir. Nanti dihitung kerugian barang-barang dan aset negara, daerah, maupun pusat. Juga kerugian yang diderita oleh masyarakat, rumah peralatan rumah tangga dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi untuk segera bertindak untuk menangani banjir Jakarta secara strategis dan permanen. Terlebih lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan untuk segera melakukan tindakan dan telah menggelontorkan total dana sebesar Rp2 triliun.
Diantaranya, untuk membuat sodetan kali ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi dan revitalisasi kali ciliwung, dan penataan serta penertiban. “Itu semua diatur dalam anggaran APBN disamping itu juga APBD,” katanya.