REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid meminta pemindahan ibu kota jangan hanya menjadi wacana.
Akan tetapi, pemerintah perlu menindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang mengkaji pemindahan ibu kota. Menurutnya, tim tersebut bisa bekerja selama enam bulan untuk memberikan kajian komprehensif perlunya pemindahan ibu kota.
Jika kajian sudah selesai, kata Hidayat, maka pemerintah harus berani segera mengambil keputusan politik. Keberanian pemerintah tersebut yang akan menentukan nasib Jakarta.
Dengan pemindahan ibu kota politik, lanjut Hidayat, beban kemacetan Jakarta akan terurai. Sebab salah satu penyebab macetnya Jakarta adanya birokrat yang hilir mudik di Jakarta melakukan tugasnya, termasuk para pejabat.
Apalagi pejabat sering menggunakan voorijder untuk memperlancar jalannya yang malah menimbulkan kemacetan.
Selain kemacetan terurai, ujar Hidayat, kinerja pemerintah pusat akan lebih maksimal jika ibu kota politik dipindahkan.
Para pejabat tidak perlu merasa suntuk karena macet atau menunggu koleganya yang terkena macet. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat akan lebih baik karena pikirannya segar tidak terganggu kemacetan.
Citra Indonesia di mata internasional juga akan lebih baik. Pasalnya, ujar Hidayat, banyak duta besar yang mengeluhkan kemacetan Jakarta. “Pemindahan ibu kota akan menunjukkan keseriusan Indonesia menata ibu kota di mata dunia,” katanya.