REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tingkat partisipasi yang mencapai 80 persen bukan satu-satunya penentu pemilihan gubernur yang berkualitas. Begitu juga dengan tidak adanya kisruh yang terjadi dalam proses pilkada.

Pengamat politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan mengatakan agak keliru menentukan kualitas Pilgub hanya mengukur pada tingkat partisipasi. "Tidak ada kisruh maupun gugatan dalam pilkada dianggap tidak wajar," ujarnya, di Bandung, Selasa (8/1).

Bahkan ketika pilkada berlangsung, parpol menggandeng orang secara sembarangan tanpa melihat kualifikasi dapat dilakukan gugatan. Namun hingga saat ini situasi pilgub berlangsung dengan kondusif, meski telah diwarnai kampanye negatif.

Kampanye negatif dianggap baik dan harus ada dalam setiap kampanye karena memberikan dampak positif. "Seperti adanya kritikan terkait calon petahana dalam program yang telah dilaksanakan hal itu dibenarkan," jelasnya.

Masyarakat harus dapat membedakan antara kampanye hitam dengan kampanye negatif. "Saat lawan kandidat menyerang pasangan lain itu dapat dijadikan sebagai bahan koreksi," ujarnya.

Namun, jika dirasa kritik tersebut tidak benar maka mereka dapat memberikan argumentasi. Sehingga dalam kampanye negatif terdapat proses politik dengan terjadinya dialog.

Meskipun kampanye negatif telah berlangsung pada masa jeda ini, namun belum terjadi pembunuhan karakter di antara para kandidat. Saat ini masyarakat Jawa Barat telah masuk pada fase dewasa politik.

Hal itu dengan banyaknya perhatian masyarakat terhadap tahapan pilgub yang terjadi. Berbeda dengan pilgub 2008 lalu yang masih pada tahap pertama pemilihan langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika