REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus siap melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik meski empat pejabat sekretariat jenderal dikembalikan ke pemerintah.
"Saat ini KPU tidak bisa ditanya siap atau tidak. Sebab, siap atau tidak, KPU harus siap," kata Ganjar Pranowo di Jakarta, Selasa (27/11).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik merupakan tantangan bagi lembaga penyelenggara pemilu itu.
KPU harus mampu melaksanakan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik meskipun dibatasi waktu dan personel pendukung di sekretariat jenderal sedang timpang. "Ini tantangan bagi pimpinan KPU untuk membuktikan keberaniannya, kepemimpinan, dan kerja timnya," ujarnya.