REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan persoalan pemborosan PLN yang terjadi saat dirinya menjabat adalah murni karena persoalan minimnya gas.

Ini diungkapkannya dihadapan anggota Komisi VII DPR dalam rapat kerja membahas inefisiensi PLN sesuai laporan BPK 2009-2010.

"BPK menjelaskan inefisiensi karena tidak ada gas sehingga PLN menggunakan solar yang harganya mahal," tegasnya, Rabu (13/11). Ia pun menuturkan BPK juga sudah memberikan rekomendasi yang terdiri dari 18 usulan pada pihak-pihak yang terkait persoalan gas PLN ini.

"Untuk PLN misalnya hanya ada satu rekomendasi, ini pun permintaan agar PLN mempercepat pembangunan FSRU (floating storage regasification unit) di bali," jelasnya.

Sedangkan rekomendai lainnya jatuh ke Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas sebanyak tujuh rekomendasi, Menteri ESDM empat rekomendasi, Perusahaan Gas Negara tiga rekomendasi dan Menteri BUMN satu rekomendasi, PT Nusantara Regas satu rekomendasi.

Jadi, ujar Dahlan, dengan paparan BPK itu jelas temuan dari lembaga tersebut tak mengatakan ada penyimpangan sama sekali dalam masalah ini. Ia pun bersedia diklarifikasi dengan direksi PLN lainnya yang saat itu pun menjabat sebagai anak buahnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan selama 2009 hingga 2010, di mana telah terjadi inefisiensi di PLN yang jumlahnya mencapai Rp 37,60 triliun, sebesar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun di 2010. Dahlan sendiri menjadi Dirut PLN 23 Desember 2009 hingga 19 Oktober 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika