REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan, Pemerintah Malaysia sudah mengetahui siapa pembuat iklan yang mengobral tenaga kerja Indonesia (TKI).

Staf ahli Kemenakertrans, Dita Indah Sari menyatakan jika Malaysia tidak menindaklanjuti temuan tersebut, maka hal tersebut bakal menjadi 'catatan' Indonesia jika Negeri Jiran tidak serius memperbaiki nasib TKI.

"Kalau tidak ada komitmen, maka kasus ini akan dibawa pada pertemuan pembahasan implementasi MoU penempatan dan perlindungan TKI dengan Malaysia pada pertengahan November," ujarnya saat berbincang dengan ROL lewat sambungan telepon, Selasa (30/10).

Namun, Dita menyatakan Pemerintah Malaysia juga mengecam iklan 'TKI on Sale' tersebut. "Mereka bilang selebaran itu ilegal karena tidak ada cap," ujar Dita.

Dita mengungkapkan hari ini Pemerintah Malaysia akan turun ke lapangan dan jika oknum tidak bertanggungjawab tersebut ditemukan, maka akan diberikan sanksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika