REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Damianus Taufan mengatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi administrasi partai politik terlihat sebagai hasil negosiasi politik dengan kekuatan oligarki dan tidak mencerminkan semangat kesetaraan.
"Secara keseluruhan kita menghendaki kesetaraan dalam partisipasi politik guna menghasilkan perubahan politik, dan semangat ini tidak tampak dalam keputusan KPU itu.
Sangatlah mengherankan bahwa keputusan akhir KPU terlihat lebih sebagai hasil negosiasi politik dengan kekuatan oligarki," ujar Damianus saat konferensi pers di Rumah Integritas Partai SRI, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan keputusan KPU telah menunjukkan ide penyederhanaan partai yang ditafsirkan semata-mata secara kuantitatif, dan semakin memperlihatkan keinginan kalangan oligarkis untuk terus menutup peluang munculnya pemimpin baru.
Damianus menilai intervensi politik terhadap KPU telah tampak sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan semua partai politik tanpa terkecuali mengikuti verifikasi.
"Sejak saat itu KPU mengakomodasi tuntutan partai-partai besar dengan akibat berubah-ubahnya peraturan KPU, mulai soal rekening bank, verifikasi kecamatan, keterwakilan perempuan hingga berubah-ubahnya jadwal verifikasi," ujar dia.
Damianus mengatakan bahwa sejauh ini seluruh proses penyempurnaan administrasi Partai SRI berlangsung sangat baik dengan KPU. Misalnya terkait persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan dalam aturan KPU, Damianus menyatakan partainya sudah memenuhi kewajiban itu sampai tingkat pimpinan cabang.
Di sisi lain dalam soal kewajiban pemilikan rekening bank, Partai SRI telah memenuhinya. Namun pada kenyataannya, kata dia, KPU akhirnya mencabut sendiri aturan-aturan yang dibuatnya seakan demi mengakomodasi tekanan politik dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial bagi partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
