Selasa 04 Sep 2012 18:22 WIB

Gubernur Jatim tak Setuju Relokasi Korban Sampang

Rep: Amri Amrullah/ Red: Dewi Mardiani
  Personel Brimob mengawal sejumlah perempuan dan anak-anak, ketika berlangsungnya evakuasi dari tempat persembunyian mereka, di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran, Sampang, Jatim, Senin (27/8). (Saiful Bahri/Antara)
Personel Brimob mengawal sejumlah perempuan dan anak-anak, ketika berlangsungnya evakuasi dari tempat persembunyian mereka, di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran, Sampang, Jatim, Senin (27/8). (Saiful Bahri/Antara)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wacana relokasi kampung halaman korban konflik Sampang kembali mencuat. Namun Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan belumada pilihan relokasi korban konflik Sampang hingga saat ini. "Belum ada pilihan relokasi, Saya tidak setuju relokasi," tegas Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, di kantornya, Selasa (4/9).

Dia mengatakan, konsep dasarnya bukan merelokasi, tapi memberikan pilihan hidup yang lebih layak bagi mereka. Pilihan itu, menurut dia, adalah tergantung pilihan mereka. "Kita sekarang menyiapkan kehidupan yang layak bagi mereka. Mereka saat ini hanya meminta disiapkan kamar-kamar ditempat pengungsian, "ujarnya.

Pakde Karwo juga mengutarakan, bagi penyelesaian konflik Sampang, Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab masih mengutamakan dialog sebagai solusi terakhir. "Sudahlah untuk saat ini kita kedepankan dialog saja," katanya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Jatim komisi E bidang Kesejahteraan Sosial, Achmad Iskandar, meminta berbagai pihak untuk tidak banyak berpendapat yang tidak perlu terkait Sampang. Menurut Iskandar, pernyataan tersebut kecenderungannya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah memanaskan dan memperkeruh suasana di Sampang. "Yang  penting siapkan solusi konkretnya."

Iskandar juga mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik Sampang jauh lebih baik dilakukan di tingkat lokal dari pada Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Pemerintah Pusat dan Provinsi, jelas dia, cukup memfasilitasi saja.Terkait relokasi, Iskandar pun mengatakan DPRD Jatim tidak menjadikan itu sebagai salah satu solusi yang efektif.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement