REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Melani Suharli, menolak jika semua kesalahan terkait kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura dibebankan pada Pemerintah Pusat. Menurutnya, Gubernur yang memiliki kewenangan penuh atas daerahnya juga memiliki tanggung jawab besar.
"Tidak benar kalau ditumpahkan semua kesalahan ke pemerintah pusat. Bagaimana dengan gubernurnya? Apa yang telah dilakukan?," kata Wakil Ketua MPR Melani Suharli usai menutup sarasehan nasional dalam rangka hari konstitusi dan HUT ke-67 MPR di Senayan Jakarta, Rabu.
Melani menjelaskan, pada era Otonomi Daerah, maka kepala daerah atau gubernur dan bupati memiliki kewenangan penuh atas daerahnya. "Harusnya setiap ada persoalan, Gubernur harus bisa meredam dan menyelesaikannya," kata Melani.
Melani menjelaskan peran gubernur harus lebih di dorong. Menurut Melani, gubernur dan muspida bisa saling bahu-membahu menyapa masyarakat.
"Gubernur harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau perlu tiap jumat gubernur dan muspida keliling mesjid-mesjid," kata Melani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
