Kamis 31 Aug 2023 06:12 WIB

MPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Kenaikan Kasus ISPA

Kasus ISPA mulai melonjak kembali pada Juli 2023 setelah sempat menurun di Maret.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.
Foto: dok pribadi
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Ririe), mengingatkan potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat polusi udara di Indonesia. Menurut dia, ada potensi kenaikan kasus akibat dampak polusi udara dan perkiraan musim kemarau yang masih panjang.

Ririe meminta pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menemukan solusi dan antisipasi meningkatnya kasus ISPA dan dampaknya. "Perkiraan musim kemarau yang masih panjang, memerlukan persiapan dan kerja sama yang baik untuk mengatasi dampaknya, seperti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Jangan saling melempar tanggung jawab dalam penanganannya, segera cari solusi terbaik," kata Ririe dalam keterangan, Rabu (30/8/2023).

Baca Juga

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menambahkan, kenaikan kasus ISPA harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Sebab, kasus ISPA kembali mengalami pelonjakan pada Juli 2023, setelah sebelumnya sempat menurun pada Maret di tahun yang sama.

Bahkan, Ririe mengutip data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahkan polusi udara saat ini menjadi penyebab ISPA pada anak sangat tinggi. Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II ini mengakui saat ini pemerintah sudah berupaya mengurangi sumber polutan yang dinilai menjadi penyebab terbesar polusi udara.

Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan, Ari Dwi Aryani mengakui pembiayaan penyakit saluran pernafasan mulai rebound pada Agustus 2023. Ia mengakui, pembiayaan cenderung meningkat dengan penderita terbanyak pada kelompok usia 0 hingga 5 tahun.

Ari mengatakan, BPJS telah memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, agar tidak terjadi waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia berharap pemanfaatan aplikasi layanan kesehatan, seperti Mobile JKN, dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menilai untuk menangani polusi di Tanah Air, bisa mencontoh negara China pada 2013. Saat itu China menjadi tuan rumah Olimpiade. Menurut Imran, dalam kurun waktu 7 tahun Tiongkok mampu mengatasi polusi. Sementara di Amerika Serikat, polusi baru bisa diatasi dalam waktu 24 tahun.

Imran menuturkan, Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu, memasang 5.000 alat monitor kualitas udara di tiga wilayah dan hasil pantauannya disebarluaskan kepada masyarakat. China menerapkan lima strategi dalam menekan kadar polusi udara, yaitu mengendalikan emisi gas buang industri dan kendaraan, serta pengendalian debu.

Selain itu, China juga melakukan penanganan risiko dan dampak kesehatan akibat polusi, serta mengedukasi masyarakat terkait tanggap darurat atasi polusi. Imran mengatakan, saat ini Kemenkes berupaya mengukur kualitas udara secara real time dengan menempatkan 674 alat pemantau kualitas udara di sejumlah Puskesmas di kawasan Jabodetabek.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Tjandra Yoga Aditama menegaskan dirinya sudah memperingatkan ancaman polusi di Indonesia sejak Juni lalu. Menurut Tjandra Yoga, di kalangan ilmuwan global menyatakan polusi merupakan gangguan dan tantangan terbesar dunia. Dampak polusi, tidak semata menimbulkan ISPA, tetapi juga bisa memicu penyakit lain seperti stroke, serangan jantung, kanker paru, dan penyakit kronis lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement