REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat akan memotong gaji yang mereka terima untuk disumbangkan bagi pembangunan gedung baru KPK. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Yogyakarta usai menjadi pembicara di Konvensi Nasional Akuntan k-VII, Yogyakarta, Rabu (27/6).

"Pimpinan sudah sepakat gaji dipotong akan disumbangkan, tetapi soal besarnya masih dibicarakan," terangnya. Menurutnya, hal itu dilakukan jika DPR RI tidak menyetujui pembangunan gedung baru KPK tersebut. Pasalnya gedung lama KPK sudah tidak proporsional untuk menjadi tempat kerja lembaga tersebut.

Busyro mengaku, KPK tidak akan mengemis lagi kepada DPR karena telah mengajukan anggaran sejak 2008. DPR kata dia, mengaku perhatian terhadap KPK. Namun DPR tidak memberikan reaksi apapun sejak 2008 terhadap anggaran tersebut.

Busyro mengungkapkan, KPK tetap akan menerima saweran yang dikumpulkan masyarakat. Teknis penerimaan saweran tersebut dilakukan Indonesia Corruption Watch melalui rekening mereka, bukan melalui KPK. "Kami juga meminta dibatasi paling banyak 10 juta rupiah," tuturnya.

Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan masyarakat tersebut menunjukkan komitmen dan keterpanggilan mereka yang ingin membantu KPK, sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Tentang cara pengelolaan uang tersebut oleh KPK, lanjut dia, pihaknya telah berkonsultasi dengan salah satu direktur di Dirjen perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dengan menerima saweran, nama KPK tidak akan jatuh. "Yang menjatuhkan lembaga negara, adalah apabila lembaga tersebut korupsi atau tidak amanah," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika