REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR hanya memproses pelanggaran etika terkait perzinahan yang diduga melibatkan anggota dewan. Masalah proses hukum adalah hal berbeda. BK sendiri belum tentu menyerahkan hasil investigasinya kepada aparat penegak hukum.
"Kita tidak sampai ke masalah pelanggaran hukum," jelas Ketua BK DPR, M Prakosa, saat dihubungi, Jumat (11/5). BK menduga video porno yang diduga melibatkan anggota dewan itu mengandung pelanggaran etika. Karena itulah BK melakukan investigasi.
Sejauh ini, investigasi masih berkutat pada pembuktian siapa aktor dalam video porno itu. Pihaknya yang mengerahkan ahli IT masih terus bekerja menganalisa hal itu.
Proses investigasi menurutnya akan semakin maksimal jika masa reses sudah selesai. Masa reses saat ini membuat anggota dewan lebih fokus kepada konsolidasi internal ke dapil mereka.
Prakosa menyatakan masa reses ini dimanfaatkan untuk menghimpun data semaksimal mungkin untuk mencapai pembuktian. "Jika benar pelakunya anggota dewan maka tentu kita vonis melanggar etika," papar politisi PDIP ini. Sanksi maksimal bisa berupa pemecatan.
Sebuah video adegan seks yang beredar di situs kilikitik.net menggegerkan publik beberapa waktu lalu. Wajah salah satu pelaku di dalamnya, yang perempuan, menyerupai seorang anggota DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
