REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perbaikan kinerja pemerintah daerah harus dimulai dari pengelolaan keuangan daerah. Sebab, dari bagian ini berbagai penyimpangan bisa terjadi.
Demikian dikatakan Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya pada peringatan "Hari Otonomi Daerah (Otda) XVI tahun 2012" di HotelBorobudur, Jakarta, Rabu (25/4).
"Apa pun yang akan dilakukan di pusat, mulainya dari perbaikan kinerja laporan keuangan. Lainnya bisa menyusul. Kita sama-sama mengejar WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam audit BPK bagi semua daerah," tegas Boediono.
Dalam peringatan Hari Otda tersebut, tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota mendapat penghargaan atas kinerjanya.
Sistem reward and punishment, kata Boediono, juga harus ada dalam setiap organisasi dan institusi. "Sistem dibentuk secara bertahap dan penghargaan perlu ditingkatkan termasuk secara finansial. Namun, hal ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Demikian pula untuk hukumannya," ujarnya.
Menanggapi masalah pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan saat ini sudah ada electronic audit yang berhubungan langsung dengan BPK.
Di sisi lain, ada kerjasama dengan KPK untuk membentuk zona integritas, serta pemantauan jembatan timbang secara online.
Adapun di Sulawesi Selatan, kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo, selain e-government, pemprov bekerjasama dengan tim akademisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
