REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Infokom DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati mempertanyakan legitimasi sejumlah menteri asal PKS di kabinet setelah untuk kesekian kalinya partai itu berseberangan dengan garis kebijakan pemerintah.

"Bagaimana etika politik PKS yang bersifat dobel standar terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dikritiknya, padahal PKS berada di dalam koalisi pendukung pemerintahan," ujar Andi Nurpati kepada pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia banyak pengamat mengatakan manuver PKS menolak kebijakan pemerintah soal BBM itu tidak etis dan sudah saatnya bagi partai itu memperjelas bagaimana sesungguhnya sikapnya.

"Apakah masih mungkin sejalan dengan garis koalisi pendukung pemerintahan atau sudah berubah total. PKS harus memahami posisinya sekarang seperti apa," ujar Nurpati.

Ditegaskannya pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti partai bahwa anggota koalisi tidak boleh berbeda pendapat. Boleh saja beda pendapat, tetapi apabila sudah menjadi garis kebijakan yang diputuskan pemerintah maka harus diamankan bersama-sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika