REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina Yogyakarta, Rabu (28/3) patut dicontoh. Sebab, aksi puluhan massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY bukannya rusuh, namun saling berjabat tangan dengan aparat kepolisian.
Kapolresta Kota Yogyakarta, Kombes Pol Mustaqim, yang hadir meninjau demonstrasi di depan kantor Pertamina Yogyakarta langsung menemui massa aksi bersama perwakilan Pertamina.
Mustaqim mengungkapkan, pihaknya memuji aksi KAMMI DIY yang sopan untuk menyampaikan aspirasinya. Pihaknya juga akan tetap mengerahkan anggotanya untuk mengamankan demonstrasi agar tidak menjadi anarkis. "Akan kita fasilitasi terus penyampaian aspirasi adik-adik," janji Mustaqim.
Namun, Kapolres meminta penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan santun. Dengan begitu, pihaknya akan terbuka untuk melayani setiap demonstrasi. Kapolres mengajak perwakilan kantor Pertamina untuk menemui massa aksi dan menyampaikan pernyataannya di depan puluhan peserta aksi.
Perwakilan Kantor Pertamina Yogyakarta yang keluar menemui massa aksi mengatakan, pihaknya hanyalah pelaksana dari kebijakan pemerintah. Pertamina tidak memiliki wewenang untuk menurunkan atau menaikkan harga BBM. Sebagai pelaksana, pihaknya hanyalah melaksanakan tugas dari hasil keputusan pemerintah.
Koordinator Lapangan Aksi, Syamsul Muhammad, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM ini seharusnya dapat diganti alternatif yang lain. Pasalnya, logika yang dibangun pemerintah selama ini adalah prosentase terbesar subsidi BBM dinikmati oleh golongan menengah ke atas. "Jika begitu, harusnya pemerintah mencari alternatif dengan menaikkan pendapatan pajak," katanya pada wartawan.
Lebih lanjut, Syamsul mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk lebih mengoptimalisasi penggunaan energi alternatif sebagai ganti energi sekarang yang semakin menipis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika