REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan pilihan kepada pemerintah ketimbang menaikkan harga bahan bakan minyak (BBM) nampaknya mendapat apresiasi negatif dari Partai Demokrat (PD). PD sepertinya menganggap usulan tersebut tidak semestinya dilakukan PKS dengan alasan koalisi.
Bahkan, beberapa petinggi PD pernah melontarkan pernyataan jika PKS tetap bertahan dengan sikap awal, maka seharusnya PKS keluar dari koalisi.
Namun hal tersebut tidak terlalu diambil pusing PKS. Sebab, menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim, pernyataan tersebut bukan menjadi hal penting. Melainkan hanya membuat suasana semakin tidak kondusif.
“Pernyataan itu hanya akan membuat suasana semakin tidak tenang. Sebab masyarakat sedang butuh ketenangan saat ini,” ujarnya dalam sambungan telepon, Senin (26/3). Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah bagaimana menyerahkan kepada anggota dewan untuk bisa memberikan solusi terbaik.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap akan memperjuangkan tiga pilihan tawaran sebagai solusi.
“Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti sekarang masyarakat jangan dibuat bingung dengan banyak masalah,” kata dia.
Karena itu, kata Abdul, pihaknya kini tengah berkonsenterasi bagaimana tetap mendapatkan peran pada rapat yang tengah digodok di legislatif. Selain itu, sambungnya, fraksi PKS pun sedang melakukan konsolidasi politik sebagai upaya tambahan.