REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Arif Budimanta menuturkan, secara konstitusi setiap rakyat di Indonesia berhak atas penghidupan yang layak. Kehidupan yang layak ini tak melihat kelas sosial.
Hal ini diutarakan Arif melihat alasan yang diberikan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Pemerintah menganggap subsidi BBM saat ini tak tepat sasaran sebab lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang sebenarnya cukup mampu. Untuk itu pemerintah menganggap opsi kenaikan BBM tepat untuk masa sekarang dimana harga minyak mentah dunia juga sedang mengalami kenaikan.
"Disini pemerintah seperti ingin berbagi beban dengan rakyat," ujar Arif dalam acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3).
Arif, menambahkan kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok nantinya. Meski kenaikan BBM oleh pemerintah direncanakan hanya berlangsung selama 9 bulan. Namun Arif menyangsingkan harga bahan kebutuhan pokok yang ikut naik bersama harga BBM akan turun setelah 9 bulan mendatang.
Arif juga membantah jika pengurangan subsidi BBM dapat meringankan bagi APBN negara. Sebab menurutnya penambahan pendapatan negara menurut RUU APBNP 2012 ada dari beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan pemerintah. Seperti PPH Migas dan penerimaan SDA Minyak bumi lebih kurang Rp40 triliun.
Jika pun harus menaikan harga BBM Arif menilai pemerintah mengambil momentum yang tak tepat. Apabila ada penambahan dari migas, dan penerimaan pendapatan lain seperti pajak perdagangan internasional Rp 4 triliun, hasil penghematan anggaran K/L sebesar Rp18 triliun. Dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM dan LPG dari Rp123,6 triliun menjadi Rp137,4 triliun." Saat ini momentumnya tak tepat, pemerintah masih punya uang lebih dari cukup untuk menutupi kenaikan harga minyak dunia," ujar dia.
Selain itu Arif meminta pemerintah untuk memperbanyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas. Sebagai alternatif bahan bakar bagi masyarakat. "Pada era orde baru kita punya 47 SPBG, tapi kenapa sekarang hanya punya 4 yang aktif," Ujarnya.
Selain itu ia juga berharap pemerintah segera memperbaiki sarana pra sarana dan infrastruktur agar peghasilan masyarakat bisa meningkat. Dengan begitu maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat telah tinggi barulah kenaikan BBM dinilai tepat untuk diterapkan.
Sementara saat disinggung mengenai masa periode Megawati yang juga pernah menaikan harga BBM, Arif mengatakan masa tersebut adalah periode krisis yang tidak bisa disamakan dengan periode saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika