REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan provider internet yang terbukti masih meloloskan situs pornografi dengan sengaja dapat dicabut lisensinya.
"Provider bisa saja dicabut lisensinya jika masih meloloskan pornografi dengan sengaja, sebab kita berusaha menciptakan internet yang sehat dan aman bagi semua kalangan," kata Tifatul, Jumat (9/3).
Dia menambahkan, hingga saat ini Kominfo mencatat rata-rata semua provider telah mematuhi, kecuali kecolongan terjadi pada satu atau dua situs. "Kita juga berharap kerja sama masyarakat untuk melaporkan jika menemukan situs-situs yang masih mengandung pornografi, agar bisa segara ditindak," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan data di Kominfo, hingga awal tahun 2012, situs yang memuat pornografi yang telah ditutup mencapai lebih dari satu juta atau hampir 99 persen.
"Hingga saat ini kita telah menutup hampir 99 persen situs yang mengandung pornografi, jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai pengunduh pornografi terbesar tahun ini itu bohong, namun jika sebelum 2010 itu mungkin saja," kata Tifatul.
Ia menjelaskan, jika masih ada yang belum tertutup oleh Kominfo, dan diketahui oleh masyarakat, diminta untuk mengadukannya agar dapat segera dilakukan pemblokiran.
Dasar hukum penutupan situs pornografi yang ada di Indonesia tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1998, Pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah bisa memblokir situs yang mengandung konten pornografi.
"Jangan main-main dalam hal ini, sebab dapat merusak generasi muda, dan pemerintah dengan tegas telah banyak melakukan tindakan, seperti menangkan penyebar maupun pembuat filem semacam itu," tegasnnya.
Sehubungan dengan itu, untuk situs yang mengandung unsur kekerasan, Menkominfo juga menyatakan telah menutup lebih dari 300 situs, dari milaran situs didunia dan dapat ditemukan di jaringan internet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika