REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Istana belum mau berkomentar dengan adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah temuan transaksi mencurigakan yang mengalir ke sejumlah pejabat negara. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menganggap laporan PPATK belum pasti.

“Kita dengar kepastiannya dululah dari PPATK. Kita butuh yang lebih pasti,” katanya saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Selasa (21/2).

Julian enggan menanggapi lebih jauh mengenai temuan PPATK tersebut dan beranggapan laporan dari PPATK masih sumir dan belum terlalu jelas. Ia mengatakan laporan itu belum pasti. “Kita enggak dengar siapa yang disebut di sana, inisial juga enggak disebut. Jadi belum sampai pada kesimpulan untuk memberikan komentar,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, PPATK menyebutkan adanya satu-dua menteri yang melakukan transaksi mencurigakan. Hal yang sama juga diungkapkan PPATK untuk para penegak hukum. Rinciannya, Polri sebanyak 89 orang, Kejaksaan Agung (12), Hakim (17), KPK (1), anggota DPR (65). PPATK menyebutkan dari 65 anggota DPR terdapat sekitar dua ribu transaksi yang mencurigakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika