REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Indonesia terus mendesak penghentian tindak kekerasan kepada rakyat sipil di Suriah. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa turut mengungkapkan, pihaknya juga mendorong digulirkannya proses politik di Suriah, menyusul gagalnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Februari 2012 mengesahkan rancangan resolusi mengenai Suriah dan meningkatnya aksi kekerasan dan jatuhnya korban sipil di negara itu.
Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu (11/2), posisi dasar Indonesia ini disampaikan Menlu Marty saat melakukan komunikasi dengan Menlu Turki, Ahmet Davutoglu, pada Jumat (10/2).
Komunikasi itu merupakan bagian dari upaya untuk menggalang kepedulian masyarakat internasional dan untuk memupuk kembali kesatuan pandangan dan sikap masyarakat internasional terhadap perkembangan di Suriah khususnya yang mengedepankan perlu dihentikannya aksi kekerasan. "Indonesia selama ini menekankan perlu segera dihentikannya aksi kekerasan serta perlu didorongnya proses politik sehingga aspirasi rakyat Suriah dapat dihormati,'' kata Marty menegaskan kembali sikap Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Atas instruksi Presiden, sebagai wujud keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap kekerasan dan jatuhnya korban di Suriah, sejak November 2011 pemerintah Indonesia telah memanggil dubes RI di Damaskus, Suriah, kembali ke Indonesia untuk konsultasi.
Dalam pembicaraan dengan Menlu Turki, kedua pihak menggarisbawahi pentingnya kedua negara sebagai sesama negara demokrasi serta negara yang berpenduduk Islam besar, dapat berperan penting dalam menyikapi perkembangan di Suriah.
Kedua menteri itu membahas berbagai opsi untuk menyatukan pandangan dan sikap masyarakat internasional untuk menghentikan kekerasan di Suriah termasuk kemungkinan penyelenggaraan konferensi Internasional.
"Kami menekankan agar penggelaran suatu konferensi internasional untuk mencapai hal termaksud perlu bersifat inklusif dan menampilkan kesatuan pandangan masyarakat internasional," kata Menlu RI.
Intinya kekerasan harus dihentikan, korban masyarakat sipil harus dihindari dan proses politik sebagai solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah harus digulirkan, ujar Marty.
Sikap Indonesia ini juga telah disampaikan Menlu Marty saat ini bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Markas Besar PBB di New York pada saat kunjungan Menlu RI pada 6 Februari 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika