REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PErtemuan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djohari Kansil dengan Deputi Kanselor Politik KEdutaan Amerika Serikat di Jakarta, Daniel Rochman dan Kapten Adriaan J Jansen dari Angkatan Laut AS pada Selasa (24/1) lalu mengejutkan DPR. Dalam pertemuan itu, terungkap penawaran bantuan pengamanan maritim dari AS.

Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq meminta pemerintah pusat agar menertibkan Wagub Sulut. Menurut Mahfudz, urusan itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat melalui kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan.

"Bisa kacau negara kalau pemda bisa secara langsung bicara soal kerjasama dengan pihak luar negeri. Apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan," katanya di Jakarta, Rabu (1/2).

Tak hanya harus menertibkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Mahfudz juga meminta agar kementerian luar negeri melakukan klarifikasi masalah ini ke pihak kedutaan besar AS di Jakarta.

Pasalnya, urusan pengamanan wilayah perbatasan adalah tugas dan tanggung jawab negara. Karenanya, kerja sama dalam masalah ini harus melalui nota kerjasama antar negara. Serta didasari kebutuhan mendesak dan saling menguntungkan.

Politisi PKS tersebut menambahkan, di tengah kebijakan politik luar negeri dan keamanan AS yang mulai fokus ke kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus mampu tegaskan posisi bebas aktifnya dan peran ciptakan keseimbangan dinamis. Apalagi, AS punya banyak kepentingan politik, ekonomi dan keamanan di sekitar kawasan Indonesia.

"Pastinya akan gunakan negara-negara aliansi dan non-aliansi tapi bersahabat untuk jembatani kepentingannya. Apapun bentuk kerjasama Indonesia dengan AS harus dilakukan atas dasar kepentingan nasional dan juga stabilitas kawasan," pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika