REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil Survei Integritas KPK 2011. Meskipun, hingga saat ini ia mengaku belum menelaah kesimpulan hasil survey tersebut.
“Saya belum baca, saya lihat dulu,”katanya di Jakarta, Senin (28/11) Menag menegaskan secara umum, Kementerian yang ia nahkodai terus melakukan perbaikan. Dalam aspek pengelolaan, pihaknya telah menggandeng perusaah standardsasi ISO untuk memberikan panduang manajemen pengelolaan haji. Predikat mempertahankan standard tersebut diberikan dengan pemberian sertifikat ISO 9001: 2008
Kemenag, katanya, terus melakukan evaluasi dan menekankan kepada pejabatnya agar laporan keuangan wajar tanpa pengecualian WTP. Pasalnya, empat atau lima tahun lalu laporan tersebut selalu disclaimer. Di 2010 target wajar dengan pengecualian tercapai. Di 2011, kemenag berupaya agar WTP bisa diraih.
Dalam tatakelola penyelenggaraan haji, katanya, pihaknya telah meminta pendampingan kepada KPK. Hasilnya, beberapa waktu lalu, KPK merekomendasikan perbaikan 48 titik rawan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi itu sendiri, terus dipenuhi dan dilaksanakan.
Ke depan, Kemenag meminta KPK agar pendampingan tetap dilakukan. Pendampingan ini penting untuk langkah pencegahan terjadinya penyimpangan. “Alangka baiknya KPK bisa sediakan tenaga pendamping,”katanya
Ia mengemontari soal pendaftaran ibadah haji khusus dan perpanjangan izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dalam ingatannya, kedua proses tersebut tidak dipungut biaya. Ia meminta semua pihak, tak terkecuali masyarakat agar melapor bila dalam penyelenggaraan haji atau proses perizinnan, didapati pejabat Kemenag yang terlibat suap. “Kalau perlu tangkap tangan, agar beri efek jera ke lain. Ini komitmen saya!”
Dalam Survey tahunan itu, KPK menilai pelayanan publik di Kementerian Agama (Kemenag) paling buruk dan rentan dengan praktik korupsi. Hasil survey integritas 2011 menunjukkan bahwa nilai integritas Kemenag sebesar 5,37, kurang dari nilai rata-rata indeks integrasi instansi pusat sebesar 7,07.
Pelayanan publik di kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu masih diwarnai praktik suap dan gratifikasi. Unit layanan di Kemenag yang masih berintegritas rendah yakni pendaftaran izin penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perpanjangan izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
