REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Banyaknya pemilik media yang terjun dalam dunia perpolitikan dikhawatirkan akan mengancam objektivitas media. Demikian kata pakar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Turnomo Rahardjo.
"Lihat saja kondisi sekarang, sudah terlihat kelompok besar yang memonopoli media demi kepentingan kelompoknya," katanya, di Semarang, Selasa, menanggapi bergabungnya beberapa pemilik media ke partai politik.
Ia mengakui, hak setiap warga negara untuk berhimpun dan berserikat dalam sebuah parpol memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun persoalannya menjadi lain jika menyangkut pemilik media.
Dalam salah satu teori liberal, ia menjelaskan, pemilik media memiliki peranan penting dalam strategi bisnis dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sedangkan konten media menjadi otonomi jurnalis.
"Pada praktiknya, pemilik media justru cenderung campur tangan dalam kebijakan menyangkut konten, demi mewujudkan kepentingan dan akhirnya berimbas pada independensi si jurnalis media bersangkutan," katanya.
Ketika ada pemilik media bergabung dengan parpol tertentu, lanjut dia, sebenarnya patut diwaspadai bahwa nantinya aktivitas politik pemilik media tersebut akan berpengaruh pada kebijakan konten media.
Ia menilai, media saat ini memang sarat akan kepentingan, terutama stasiun televisi swasta yang sudah menjadi ajang pertarungan wacana, ideologi, dan kepentingan dari kalangan kelompok tertentu.
Lebih jauh, kata dia, kondisi semacam itu bisa jadi nantinya akan membuat media dimonopoli kelompok-kelompok tertentu, misalnya penguasaan melalui program tayangan yang digunakan untuk kepentingan pencitraan.
"Media televisi menggunakan gelombang elektromagnetik yang merupakan ranah publik. Seharusnya, televisi digunakan untuk memberikan informasi yang jujur dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kelompok," kata Turnomo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
