REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertepatan dengan tenggat waktu yang diberikan Partai Golkar kepada kadernya yang aktif di Ormas Nasdem, 11 Agustus ini, Ferry Mursyidan Baldan mengeluarkan pernyataan persnya. Dalam surat elektronik yang diterima Republika, Ferry mempersilahkan Golkar memecatnya karena dirinya tidak akan keluar dari Ormas Nasdem.

Ferry meminta Golkar membuktikan bahwa kadernya yang menjadi pengurus di Ormas Nasdem sama saja menjadi pengurus di Partai NasDem. "Golkar harus bisa membuktikan bahwa kadernya di Ormas Nasdem sama dengan dan berarti pindah ke parpol lain," tulis Ferry, Kamis (11/8). Dirinya meminta pengurus DPP Golkar tidak mengambil keputusan berdasarkan prasangka.

Tenggat waktu yang diberikan partainya hari ini pun dipertanyakan oleh Ferry. Karena jika Golkar berprasangka dalam kaitannya parpol baru, yaitu Partai NasDem, diingatkan Ferry bahwa hasil verifikasi oleh Kemenkumham baru keluar pada 7 Oktober. "Maka per tanggal 11 Agustus tidak ada partai baru."

Ferry memutuskan untuk tetap menjabat di Ormas NasDem karena tidak ada larangan dalam aturan partai yang menyatakan bahwa kadernya terlarang aktif di ormas tertentu. Terlebih, Ferry mempertanyakan larangan Golkar yang baru muncul Juli 2011 lalu, padahal Ormas Nasdem telah berdiri sejak 1 Februari awal tahun ini.

"Apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang  DPP PG untuk melarang anggotanya utk aktif di Ormas Nasional Demokrat? Mengapa tidak dikeluarkan  pengaturan yang lebih universal dan menyeluruh, misalnya sejak awal sudah disebutkan himbauan untuk tidak aktif di ormas tertentu."

Atas argumen yang disampaikannya, dalam suratnya juga dituliskan, "Jikapun, DPP PG tetap bersikukuh untuk memberhentikan saya sebagai Anggota dan Kader PG atas dasar Surat no: SE-2/Golkar/VII/2011, saya hanya bisa katakan: Silahkan."

Mengikuti pernyataan ini, Ferry juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri dan tetap menjadi kader Golkar. "Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk masuk atau keluar dari keanggotaan parpol, kecuali dirinya sendiri."

Ikuti Whatsapp Channel Republika