REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Ketua DPP Partai Hanura, Akbar faisal mengatakan, substansi utama kehadiran poros tengah yakni memberikan argumentasi lain dari upaya fraksi besar DPR untuk memaksakan kehendak dan menghempaskan partai kecil dengan alasan menghindarkan keributan yang tidak perlu dalam hal jumlah partai.
Menurutnya, gerakan tersebut hanya sekadar menyelamatkan sistem kepartaian yang ada. enam partai yang tergabung dalam poros tengah, katanya, setuju jika terlalu banyak partai akan mengganggu. ‘’Tapi sembilan belum terlalu banyak. Apalagi fraksi kecil selama ini jarang didengarkan yang besar. Kita tetap banyak kalah. Ini kayaknya untuk memastikan hegemoni supaya terganggu,’’ katanya ketika dihubungi Republika, Selasa (2/11).
Poros tengah terdiri dari enam partai gabungan dari secretariat gabungan (setgab) enam partai koalisi dan juga non-koalisi. Partai setgab yang masuk poros tengah yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembanguna (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua sisanya, merupakan partai yang berasal dari luar koalisi, Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Enam partai tersebut melakukan gerakan perlawanan terhadap usulan partai besar yang menginginkan nilai ambang batas atau parliamentary threshold (PT) dinaikan dari 2,5 persen menjadi empat atau lima persen. Gerakan gabungan ini meminta besaran PT menggunakan aturan yang lama, yaitu 2,5 persen.
Akbar menjelaskan, ini merupakan saat yang tepat bagi partai poros tengah dari setgab yang sedang diberangus partai besar untuk meminta tanggung jawab kolektif. ‘’Kalau memang di setgab juga belum mendapat kesepakatan, maka untuk apa ada setgab,’’ jelasnya.
Menurut Akbar, jika partai besar tetap memaksakan kenaikan PT hingga empat atau lima persen, poros tengah akan terus melawan. ‘’Menurut saya mereka sedang menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Apalagi kita sudah sedikit melunak, kita sudah sepakat untuk PT maksimum tiga persen,’’ lanjut dia.
Ia menilai angka tiga persen sudah cukup ideal. Apalagi, pernyataan ini didukung oleh banyak pengamat. Anggota pansus RUU Pemilu ini pun meminta agar partai lain melihat PT dengan persfektif lebih besar dan solusi lebih baik. Apalagi, ia mengaku tidak melihat masalah PT sebagai isu utama. Melainkan pengelolaan dan rekrutmen partai yang dianggap masih berantakan.
Di tingkat pansus pun ia mengaku selalu membangun komunikasi dengan anggota fraksi dari partai lain. ia pun mengusulkan agar pembahasan masalah ini dipercepat. ‘’Lebih baik dipercepat. Biar bertemu saja para pimpinan partai. Dari pada diperpanjang perdebatannya. Lebih baik ketemu di sebuah forum yang lebih resmi,’’ ungkap dia.
Sebelumnya, salah satu partai poros tengah mengancam akan melakukan walk out jika tenyata belum tercapai keputusan yang ideal bagi partai kecil dan menengah. Menanggapi hal ini, Akbar mengatakan, memang akan melakukan langkah perlawanan kepada partai besar. Hanya saja, bentuknya belum ditentukan. Apakah itu walk out atau bentuk yang lainnya.
‘’Kita akan berbicara terus. Kita sudah mundur dari 2,5 persen menjadi tiga. Sekarang, apakah ada jaminan kalau sudah lima persen pengelolaan partai akan lebih baik?’’ cetus Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika