REPUBLIKA.CO.ID, MERAK - Komisi V DPR RI yang datang ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Senin (22/8), mempertanyakan antrean truk yang sering terjadi di pelabuhan itu, hingga di dalam tol.
"Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa di saat menjelang Lebaran kapal yang beroperasi bisa mencapai 40 unit, tetapi sebelumnya hanya 28 kapal saja," kata ketua rombongan Komisi V DPR RI Nursyrwan Soedjono, saat melakukan pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry di ruang rapat VIP ASDP Cabang Utama Merak.
Menurut Nursyrwan Soedjono, semestinya pihak ASDP Indonesia Ferry mempertahankan jumlah kapal yang beroperasi, sehingga tidak terjadi antrean yang cukup panjang dan lama di luar Pelabuhan Merak.
Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi V lainnya, Hikmat Tomet. Menurut dia, semestinya pihak ASDP melakukan upaya evaluasi atas antrean kendaraan yang terjadi.
"Kami berharap ada evaluasi, dan menjadi bahan pemikiran, karena ASDP adalah pelayanan masyarakat, bukan hanya Lebaran saja. Karena saya sudah cek akibat antrean truk," katanya.
Bahkan dirinya telah melakukan upaya audit Kementerian Perhubungan oleh BPK, atas anggaran yang berhubungan dengan kinerja yang dilakukan oleh PT Indonesia Ferry selama ini.
"Upaya ini juga sudah kami lakukan kepada Kementerian PU, dan alhamdulillah setelah dilakukan audit, ada perubahan. Dan perubahan ini juga harus dilakukan oleh ASDP," katanya.
Akibat antrean yang terjadi selama ini, banyak kerugian dan dampak sosial yang terjadi oleh masyarakat sekitar.
"Mulai kerugian dari rumah makan, SPBU, saya punya data. Kenapa saya punya data, karena istri saya adalah Gubernur Banten. Dan kalau saya sekarang panggil Wali Kota Cilegon, pasti datang ke Pelabuhan Merak," katanya.
Sementara itu, Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry, Prasetya B Utomo menjelaskan, apa yang menjadi evaluasi dari DPR RI, menjadi masukan bagi ASDP.
"Kami berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa transportasi laut, sehingga antrean truk tidak terjadi di Pelabuhan Merak, masukan ini akan kami sampaikan secara tertulis," kata Prasetyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika