REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan bahwa surat M Nazaruddin bukan urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sudah dalam proses hukum. "Saya yakin Presiden tidak akan menanggapi surat itu, karena kasus Nazaruddin sudah dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik ketika ia buron, dan kini ketika ia di penjara. Jadi jelas surat itu bukan urusan Presiden, silakan para politisi dan pengamat berandai dan menyoal sepuasnya," kata Dipo Alam di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hingga saat ini pun Presiden belum menerima surat dari Nazaruddin yang diramaikan oleh media dan beberapa pengamat serta politisi itu.

Dipo mengatakan, Nazaruddin yang menjadi tersangka dalam kasus penyuapan pembangunan Wisma Atlet Sea Games itu tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya, karena Indonesia adalah negara yang menghormati hukum, keadilan dan hak asasi manusia.

Sebelumnya, Kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis mengatakan, kliennya juga mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi permohonan untuk tidak menyakiti istri dan anaknya karena dirinya bersedia untuk dihukum seberat-beratnya. Bila perlu, ia minta langsung divonis, tanpa perlu disidik lagi.

Menurut OC Kaligis, dalam surat Nazaruddin kepada Presiden, tertulis penjelasan bahwa istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini hanya ibu rumah tangga biasa dan tidak terkait kepartaian sama sekali. Karena itu ia meminta agar istri dan anaknya tidak disakiti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika