REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Koalisi pembela Hak Asasi Manusia yang merupakan gabungan dari Kontras, Aliansi Demokrasi untuk Papua, Komnasham Papua, dan Lembaga Bantuan Hukum mendesak kepolisian segera mengungkap kasus penembakan di Kampung Nafri, Abepura, Kota Jayapura.
Demikian dikemukakan Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi, didampingi Wakil Komnasham Papua, Matius Murib, Jusman dari ALDP, Penias Lokbere, Konores, serta beberapa aktivis lainnya, saat menggelar jumpa pers bersama di Abepura, Sabtu (13/8).
"Kejadian penembakan dan pembacokan ditempat yang sama, sudah terjadi Oktober 2010. Lalu, pada 1 Agustus kemarin kembali terjadi, bahkan yang terbaru Kamis (11/8) kemarin juga terjadi lagi penembakan di daerah Abe Pantai yang berjarak tak jauh dari Nafri. Kami minta segera ungkap tuntas," katanya.
Menurut Olga Hamadi, pengungkapan kasus penembakan di Nafri juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kapolda Papua yang baru. Irjen Pol Bigman Lumban Tobing yang dilantik beberapa waktu lalu, kini harus membuktikan keseriusannya menangani masalah Papua.
"Apalagi kejadian ini ibarat di depan mata kita, karena terjadi di kota Jayapura. Jangan sampai tidak bisa terungkap juga seperti Kapolda Papua sebelumnya," kata Olga Hamadi.
Senada dikemukakan Jusman dari ALDP, bahwa aparat keamanan harus menggunakan cara-cara professional dalam penuntasan kasus Nafri yang menelan beberapa korban jiwa serta korban luka.
Dia katakan, pengerahan 300 orang personil gabungan TNI/Polri menyisir lokasi, bukannya tidak professional, hanya saja, dianggap terlalu berlebihan di tengah situasi yang bukan darurat militer. Apalagi, masyarakat setempat yang juga sebagai petani di perbukitan tempat penyisiran menjadi kurang nyaman beraktivitas.
"Aparat dalam kinerjanya juga harus peka terhadap kebudayaan asli di sini. Dimana masyarakat sipil kadang jalan membawa parang dan busur serta anak panah. Jangan sampai salah mengambil sikap sehingga memperburuk citranya, seperti yang pernah terjadi," ujar Jusman.
Dia juga menambahkan, ada kesan kurangnya profesionalitas dari pihak intelejen, dalam kasus penembakan di Nafri, sehingga bisa terjadi berulang di tempat yang sama.
"Seharusnya saat kejadian pertama akhir tahun 2010 lalu, pihak keamanan perlu mengantisipasi hal itu terulang. Apalagi pelakunya juga hingga kini belum terungkap," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, koalisi pembela HAM Papua sepakat mendesak aparat keamanan segera mengungkap tuntas kasus penembakan di Nafri. "Kami juga akan membentuk tim investigasi terkait kasus ini," sambung Wakil Ketua Komnasham Perwakilan Papua, Matius Murib
Ikuti Whatsapp Channel Republika
