REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –Mengubah desain gedung baru DPR selevel dengan gedung Nusantara I bukan berarti ‘urusan’ DPR dengan rakyat selesai. “Jangan dikira dengan mengganti seperti tower, itu berarti DPR sudah berkompromi dengan rakyat,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat dihubungi, Senin (18/4).

Menurutnya, ada hal yang lebih substantif daripada mengganti bentuk gedung baru DPR, yakni masyarakat yang masih memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Terlebih, masyarakat sedang marah karena DPR dan DPD membangun kantor-kantor mewah.

“Sikap ngotot untuk tetap membuat gedung baru perlu dipikirkan lagi,” katanya. Ketepatan waktu pembangunan pun harus diperhitungkan. “Timingnya tidak pas, lebih baik menahan diri sambil memperbaiki kinerja dan hubungan di tingkat konstituen,” tambahnya.

Ia mengatakan perlu kajian komprehensif mengenai pembangunan gedung. Termasuk mengkaji secara lengkap kebutuhan DPR untuk memperkuat kinerjanya, lalu dibuat skala prioritas. “Jangan skala prioritas yang didahulukan adalah membangun gedung, itu keliru,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika