REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA—Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, anggota tegas anggota DPR dari Fraksi PKS Arifinto dapat dituntut karena menyaksikan video porno dari uang rakyat. Tunjangan telekomunikasi, termasuk internet, harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah untuk hasrat pribadi.

Badan Kehormatan (BK) DPR, ujarnya, harus segera menindak anggota Komisi V itu, yang tertangkap tangan menyaksikan video porno saat sidang paripurna DPR, Jumat (8/4).“Harusnya Fraksinya dulu yang bertindak, kalau tidak mau BK. Tapi kalau tidak berhasil juga, masyarakat bisa turun tangan,” ujar Ray saat dihubungi Republika Ahad (10/4).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Arifinto jauh dari kepatutan seorang anggota DOR yang diberi label terhormat. Karena itu dia mendesak Fraksi PKS atau DPR mengambil langkah tegas. “Syukur kalau yang bersangkutan mau mengundurkan diri,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika