REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah M Adnan berharap pemerintah tidak bersikap setengah-setengah dalam menyikapi jamaah Ahmadiyah, menyusul berbagai aksi kekerasan yang menimpa mereka. "Aksi penyerangan jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik, Banten, Minggu (6/2) lalu sudah mengkhawatirkan, apalagi sampai menyebabkan korban tewas," katanya di Semarang, Senin, menanggapi kembali terjadinya aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah.
Menurut dia, negara harus "turun tangan" menyelesaikan permasalahan itu secepatnya, sebab dikhawatirkan aksi kekerasan serupa akan kembali terulang beberapa waktu yang akan datang jika tak segera ditindaklanjuti. "Pemerintah harus tegas menyikapi jamaah Ahmadiyah. Kalau memutuskan (Ahmadiyah, red.) dilarang ya... dilarang, namun kalau memang diperbolehkan hidup ya... harus benar-benar dilindungi, kejadian ini jangan sampai terulang," katanya menegaskan.
Ia mengakui penyelesaian persoalan jamaah Ahmadiyah tidak mudah, mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, tetapi pemerintah harus segera bertindak menyusul aksi kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah. Permasalahan tersebut memang kompleks, kata dia, dan kalau dirunut berhubungan dengan akidah yang tidak mudah untuk diselesaikan, namun kalau tidak segera diatasi dikhawatirkan dampaknya justru semakin besar.
"Seluruh pihak terkait harus duduk bersama untuk membicarakan masalah ini, baik kalangan yang pro-Ahmadiyah, anti-Ahmadiyah, jamaah Ahmadiyah sendiri, tokoh agama, termasuk aparat penegak hukum," katanya. Sikap yang diambil pemerintah terkait permasalahan jamaah Ahmadiyah di Indonesia, lanjutnya, berpengaruh dengan opini internasional, karena itu pemerintah harus segera bersikap untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Saya khawatir, jika terus seperti ini, bangsa kita akan dianggap 'barbar' karena melakukan kekerasan. Sebab, demokrasi tidak hanya terbatas pada unsur politik, melainkan mencakup pula aspek keyakinan," katanya. Selain itu, kata dia, lambannya sikap pemerintah juga memengaruhi kepercayaan masyarakat, baik mereka yang menjadi korban karena beranggapan pemerintah tak bisa melindungi, maupun mereka yang menggunakan kekerasan karena menganggap pemerintah tak berbuat apa-apa mengatasi Ahmadiyah.
Terkait sikap PWNU Jateng terhadap aksi kekerasan yang kembali menimpa jamaah Ahmadiyah, Adnan mengatakan pihaknya sebagai makmum dengan pernyataan sikap yang telah dikeluarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Kalau saya pribadi, sebenarnya lebih setuju jika Ahmadiyah tak usah menggunakan label-label Islam jika mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, namun kalau hanya diakui sebagai 'mujaddid' (pembaharu) tidak masalah," kata Adnan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika