Selasa 01 Feb 2011 18:09 WIB

'Koin Ini Tidak Selalu untuk Presiden SBY, Bisa Saja untuk Hosni Mubarak'

Rep: Agung Budiono/ Red: Stevy Maradona
Kotak \'Koin untuk Presiden\' beredar di DPR menyusul curhat Presiden SBY soal gajinya yang tak naik-naik.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Kotak \'Koin untuk Presiden\' beredar di DPR menyusul curhat Presiden SBY soal gajinya yang tak naik-naik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha untuk mempolisikan sejumlah politisi senayan yang diketahui memasukkan uang ke dalam kotak 'Koin Untuk Presiden' dinilai berlebihan. Upaya itu menurut, Anggota Fraksi PPP, Ahmad Yani merupakan tindakan berlebihan dan mencari sensasi.

"Ah itu berlebihan dan mencari sensasi," jelas Ahmad kepada wartawan di DPR, Selasa (1/2). Dia berpendapat, jika Anggot DPR memiliki Hak Imun di lingkup kerjanya.

Salah seorang anggota Komisi III yang memasukan koin, Bambang Soesatyo beranggapan, langkah yang diambil politisi Demokrat, Ruhut Sitompul untuk mempolisikan beberapa koleganya dianggap aneh. "Terserah aja, emang itu untuk SBY?," ujar dia bertanya balik.

Bambang menjelaskan, 'Koin Untuk Presiden' itu tidak selalu ditujukan untuk menyindir Presiden SBY yang pernah 'curhat' soal gajinya. "Lha bisa aja ini koin untuk Husni Mubarok, Presiden Tunisia, atau Presiden Taksi," ujarnya berseloroh. Dia menyatakan, Anggota DPR memiliki hak imuntas sehingga tidak bisa dipidanakan hanya untuk urusan sepele seperti koin itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement