REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengesahkan remunerasi alias tunjangan kinerja bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di 27 kementerian/lembaga (K/L) pada akhir tahun ini, boleh jadi memiliki kaitan dengan kepentingan pemilu 2014.

"Jika dilihat dari timing kebijakan tersebut diluncurkan, bisa saja ditafsirkan ke arah sana. Meski pun SBY akan berdalih lain," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, kepada ROL, Kamis (12/12).

Namun, kalau memang ada tujuan sampingan pada pengesahan remunerasi kali ini, hal itu tidak bakal berdampak siginifikan terhadap perolehan suara Partai Demokrat di pemilu 2014. Karena yang merasakan manfaat dari kebijakan ini hanya kalangan PNS yang jumlahnya tidak sampai lima jutaan orang. 

"Sementara, total pemilih pada pemilu 2014 diperkirakan mencapai 180 juta orang. Jadi, bisa dibilang remunerasi ini tidak ada apa-apanya untuk tujuan politik SBY," imbuhnya.

Akan berbeda persoalannya, dengan keputusan SBY yang menurunkan harga BBM (bahan bakar minyak) sebanyak tiga kali pada 2008-2009. Menurutnya, kebijakan yang juga diluncurkan pada tahun politik itu sangat besar pengaruhnya bagi kesuksesan Demokrat memenangkan pemilu 2009. "Karena, semua kelompok dan lapisan masyarakat bisa merasakan dampak dari penurunan harga BBM itu," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika