REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Rencana kenaikan gaji presiden dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paskacurhat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sangat berlebihan. Hal ini dikatakan salah satu anggota DPR, Bambang Soesatyo.

"Itu 'Lebay' banget. Menteri Keuangan terlalu responsif menanggapi curhat Presiden Gayus," kata Bambang Soesatyo, usai rapat Timwas Kasus Bank Century di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (26/1).

Politisi Fraksi Golkar ini mengimbau, sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan pada peningkatan di bidang infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tengah menurun. "Pejabat yang seharusnya diturunkan gajinya, bukan malah ditambah," sindirnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY di hadapan pimpinan TNI/Polri mengatakan gajinya belum naik selama tujuh tahun berkuasa. Pernyataan Presiden ini menyulut kontroversi politik di masyarakat.

Tak lama setelah pernyataan itu, Menkeu Agus Martowardojo, dan Kementerian Keuangan menyatakan akan menaikkan gaji Presiden yang saat ini sebesar Rp 62 juta-an per bulan.

Gaji SBY, menurut majalah The Economist, bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia saat ini jumlahnya 28 kali lebih tinggi. Gaji SBY, masih menurut majalah yang sama, lebih tinggi dari gaji perdana menteri Cina dan India. Padahal kedua negara itu tingkat pertumbuhan ekonominya jauh melebihi Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika