REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memprioritaskan pemberian fasilitas KB gratis kepada masyarakat yang berada di enam provinsi. Keenam provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Aceh.

Menurut Kepala BKKBN Pusat, Sugiri Syarief, enam provinsi tersebut mendapat prioritas lantaran memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Provinsi Papua tercatat memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia yakni 5,6 persen.  Sedangkan NTT memiliki tingkat kelahiran tertinggi yakni 4,2 persen.

“Secara nasional kami prioritaskan dulu program KB di enam provinsi yang akan mendapat semua pelayanan KB gratis baik untuk masyarakat kaya atau miskin, “ ujar Sugiri di Solo seusai acara Pencanangan Kesatuan Gerak PKK, KB-Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/10).

Untuk provinsi lain, lanjut Sugiri, pemerintah belum dapat menggratiskan pelayanan KB untuk seluruh lapisan masyarakat. Pihaknya baru dapat menggratiskan pelayanan KB khusus untuk keluarga miskin. “Bukan pemerintah tidak mau menggratiskan untuk semua provinsi, tapi ini persoalan prioritas karena anggaran pemerintah terbatas. Karena itu yang menjadi prioritas adalah keluarga miskin dulu, digratiskan baik alat kontrasepsi sampai jasa pelayanannya,“ ungkapnya.

Anggaran untuk KB pada 2010 ini, sebutnya, mencapai Rp 1,6 triliun. Pada 2011, rencananya anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp 2,4 triliun. “Dengan anggaran itu, kami masih belum bisa menggratiskan fasilitas KB di semua provinsi. Sehingga kami memprioritaskan provinsi yang masih memiliki persoalan KB berat, “ jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika