REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Ade Komaruddin, menolak desakan sebagian kader yang menginginkan partainya keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Kita hargai aspirasi itu, namun untuk waktu sekarang ini, Golkar tidak akan melakukan itu. Keberadaan Golkar di sana hanya karena satu kepentingan, yakni memperjuangkan kesejahteraan rakyat," kata Ketua DPP Partai Golkar yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR itu di Jakarta, Senin (11/10).
Beberapa kader partai berlambang pohon beringin tersebut mendesak, agar Golkar keluar dari Setgab Koalisi. Pasalnya, forum tersebut hanya dimanfaatkan untuk mewujudkan agenda kepentingan kelompok lain.
Ade mengingatkan, masuknya Golkar ke Setgab Koalisi karena memandang forum itu sebagai saluran politik yang tepat untuk mengagregasikan kepentingan rakyat. Golkar tidak mungkin meninggalkan Setgab Koalisi karena mengemban misi suci itu. "Kalau kehadiran Golkar dianggap mengganggu kepentingan kelompok tertentu yang punya agenda lain di situ, ya nggak tahu," katanya.
Ia menimpali, "Meskipun Golkar dipaksa cepat keluar dari Setgab karena dianggap merintangi mereka, misalnya, Golkar tidak langsung lari. Golkar tetap di dalam tapi kritis. Kalau Golkar berada di luar, nanti tidak bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi, Golkar memang ingin berjuang untuk rakyat dari dalam."
Menurut Ade, yang dimasudkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat tersebut, diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dia mencontohkan, ketika ada yang memaksakan agar Setgab Koalisi menyetujui kenaikan TDL, Golkar tegar menolak paksaan itu.
Begitu juga, ketika ada yang takut-takut meningkatkan defisit APBN 2010 melebihi 1,7 persen, ia menegaskan, Golkar justru mendesak, agar defisit anggaran tahun 2010 ditingkatkan menjadi sebesar 2,1 persen.
"Golkar memandang, rendahnya defisit anggaran akan menyebabkan berkurangnya pembiayaan dari beberapa sektor penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur yang hanya sebesar Rp 63,3 triliun dan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 49,3 triliun dan transfer ke daerah-daerah sebesar Rp 378,419 trilun atau 31,4 persen dari total belanja negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika