REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat Demokrat DPR membantah sinyalemen yang menyebutkan pertemuan antara pimpinan DPR dengan calon kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo adalah untuk memuluskan langkahnya menjadi calon kapolri. "Sinyalemen itu tidak benar. Pertemuan antara pimpinan DPR dan calon kapolri hanya silaturahim untuk berkenalan, tidak ada pembicaraan yang sangat penting," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR , Muhammad Jafar Hafsah, di Gedung DPR , di Jakarta, Rabu.

Jafar Hafsah menjelaskan, pertemuan antara pimpinan DPR dan calon kapolri Timur Pradopo tidak akan memengaruhi proses uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan Komisi III DPR. Menurut dia, pertemuan tersebut bukan merupakan bentuk intervensi dari pimpinan DPR untuk memuluskan langkah Komjen Pol Timur Pradopo menjadi kapolri. "Meskipun pimpinan DPR menyetujui Timur Pradopo belum tentu seluruh anggota DPR otomatis akan menyetujuinya," kata Jafar.

Ketika ditanya ditanya soal kenaikan pangkat Timur Pradopo yang sangat cepat, Jafar mengatakan, aturan perundangan menyebutkan pengajuan calon kapolri adalah hak prerogatif presiden. Calon kapolri, katanya, bisa diajukan presiden ke DPR dari perwira tinggi polisi berbintang tiga atau berbintang dua yang dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi bintang tiga. "Pak Timur pangkat bintang dua, dinaikkan menjadi bintang tiga sebelum diajukan sebagai calon kapolri," katanya.

Jafar menyebutkan Timur Pradopo layak diajukan sebagai calon kapolri, karena memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik. Jika DPR menyetujuinya sebagai kapolri mendatang, menurut dia, maka diharapkan Timur Pradopo mampu melakukan reformasi birokrasi di lembaga Polri.

Jafar juga membenarkan, pengajuan Timur Pradopo sudah dibicarakan di Sekretariat Gabungan partai politik pendukung pemerintah dan telah mendapat persetujuan. Ketika ditanya bagaimana calon kapolri yang namanya sudah disebut-sebut tapi tidak jadi dicalonkan, Jafar mengatakan, hal itu wajar saja. "Ada calon yang jadi dan ada calon ang tidak jadi. Hal itu wajar saja," katanya.

DPR menjadwalkan akan membahas calon kapolri pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (7/10), untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika