REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sikap Pemerintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait ketegangan hubungan dengan Malaysia masih kurang tegas.
"Setelah mendengarkan pidato presiden, secara obyektif saya menilai masih kurang tegas, kurang jelas," kata Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj di sela-sela acara buka puasa bersama di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, kata Said, PBNU berharap Presiden Yudhoyono dengan tegas menyatakan Malaysia bersalah dan harus meminta maaf pada Indonesia.
Jika tidak, lanjutnya, maka presiden harus berani menarik duta besar Indonesia untuk Malaysia pulang ke Jakarta.
"Kita harus meletakkan martabat bangsa di atas, berdiplomasi yang berwibawa, karena kita di pihak yang benar," katanya.
Bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi terhadap Malaysia, kata Said, hal itu tidak boleh membuat Indonesia mengambil posisi lebih rendah dari negara jiran tersebut.
"Ekonomi harus kita pertahankan, tapi tidak dengan mengorbankan harga diri," kata alumni Universitas Ummul Qura, Arab Saudi tersebut.
Terkait dengan adanya seruan provokatif dari sejumlah kalangan di dalam negeri agar Indonesia mengobarkan perang dengan Malaysia, Said mengatakan, sebagai suatu ekspresi hal itu tidak perlu dipersoalkan.
Namun, tandas Said, yang paling penting adalah sikap tegas pemerintah dalam menjaga martabat bangsa berdaulat. "Tegas bukan berarti harus perang," kata kiai yang juga pakar filsafat Islam tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
