REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PDIP tidak berminat menerapkan sanksi atau membuat ikatan tegas dengan para kepala daerah yang memenangkan pemilukada berkat dukungan PDIP. Padahal, PDIP beberapa kali kehilangan kepala daerah akibat berpindah haluan ke partai lain.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan, PDIP selalu berupaya mengingatkan kepala daerah bahwa mereka memiliki ikatan dengan partai berlambang banteng itu. Tetapi, pindah ke partai lain, kata Puan, merupakan hak setiap individu.
Pekan depan, pada 4-5 Agustus 2010, PDIP akan menggelar rapat koordinasi nasional dengan pengurus struktur, anggota legislatif, dan kepala daerah di Sentul International Convention Center. Topik mengenai ikatan PDIP dengan para kepala derah ditegaskan Puan juga tidak akan menjadi isu utama.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, adalah salah satu kepala daerah yang berpindah haluan. Ia dulu memenangkan pemilihan Gubernur Sumatra Utara dengan dukungan PDIP. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, yang didukung PDIP kini dikenal pula aktif di Nasional Demokrat.
''Semua kembali ke pribadi masing-masing,’’ ujar Puan, Jumat (30/7), kepada media, di ruang Fraksi PDIP DPR. PDIP, lanjut dia, lebih menginginkan loyalitas, serta komitmen emosional, ketimbang aturan yang baku terkait kepala daerah yang menang karena PDIP lalu memilih berpaling. Seandainya kepala daerah pindah ke partai lain, Puan membiarkan publik yang menilai inkonsistensi tersebut.
Ketika ditanya apakah PDIP tidak merasa rugi kehilangan kepala derah yang berpindah, Puan berujar politik tidak bisa dihitung untung rugi. Politik, ucapnya, harus dilaksanakan dengan bijaksana. ''Tidak mungkin ada politik kalau sekadar menghitung untung rugi,'' sambungnya.
Hal yang sama berlaku dengan kader PDIP yang duduk di Nasional Demokrat. PDIP tidak bisa memaksa bila mereka ingin duduk di kepengurusan organisasi massa yang didirikan Surya Paloh. Puan tidak memandang Nasional Demokrat sebagai ancaman. ‘’Kami sudah punya sikap, silakan kader memilih siapa yang mau diikuti,’’ ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika