REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui sempat ada pembicaraan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai potensi koalisi dalam pertemuan pada Senin (7/4/2025) malam. Tetapi, Megawati memilih tak bergabung dalam koalisi Prabowo meski tetap mendukung pemerintahan.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani kepada wartawan di DPR RI pada Rabu (9/4/2025).

Muzani menyatakan PDIP dalam posisi di luar koalisi Indonesia Maju. Tapi PDIP mengklaim siap mendukung pemerintahan Prabowo asalkan kebijakannya pro-rakyat.

"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tetap di luar). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap, agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," ucap Muzani.

Muzani juga mengungkapkan Pranowo merasa bersyukur atas dukungan yang dijanjikan Megawati terhadap pemerintahan. Dukungan itu dinilai berguna dalam memperkuat pemerintahan.

"Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan," ujar Muzani.

Muzani menyebut dalam kesempatan itu Megawati juga menitip pesan bagi Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Megawati berharap pemerintahan Prabowo dapat makin bermanfaat bagi rakyat.

"Masukannya adalah bagaimana efektivitas pemerintahan yang sekarang diberikan oleh Pak Prabowo bisa memberi dampak yang positif bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia," ucap Muzani.

Selain itu, Muzani merasa pertemuan Prabowo dan Megawati tak perlu dipersoalkan. Sebab hal itu dalam rangka memperkuat pemerintahan.

"Pak Presiden mendapat kewenangan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan mantan Presiden yang juga ketemu dengan partai politik pemenang pemilu, sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan," ujar Muzani. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika