REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR akan menggunakan data intelijen untuk meneliti rekam jejak para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan langkah itu diharapkan seleksi berhasil mendapatkan orang yang bersih dan memenuhi persyaratan.
Menurut Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta Senin (31/5), DPR akan menempuh berbagai cara yang mungkin. Bambang menjelaskan, DPR berambisi menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang punya imunitas, agar KPK otomatis mampu menangkal tekanan dari pihak mana pun.
Imunitas tersebut harus melekat pada riwayat hidup dan rekam jejak para pimpinan KPK yang bersih dari masalah apa pun. "Karena itu, Komisi III DPR tak hanya mementingkan aspek kualifikasi calon pimpinan KPK, melainkan lebih peduli pada rekam jejak para calon," kata Bambang.
Menurut Bambang, hal ini perlu dijelaskan karena dalam beberapa hari terakhir dihembuskan isu bahwa DPR akan menjegal calon pimpinan KPK yang rekam jejaknya bersih. "Dugaan itu jelas tidak benar karena DPR sendiri ingin agar KPK dipimpin oleh sosok yang bersih, kuat dan memenuhi syarat," kata Bambang.
Karena itu, tambah Bambang, DPR belum tentu menerima begitu saja para calon pimpinan KPK yang disodorkan panitia seleksi. "Bisa saja sebelum `fit and proper test` dilaksanakan, ada calon yang langsung ditolak DPR karena rekam jejaknya tidak meyakinkan," kata Bambang.
Bambang menegaskan semua tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. "Bukannya DPR tidak percaya pada Pansel, tetapi semua harus belajar dari pengalaman," ujarnya.
Bambang menjelaskan peristiwa yang menimpa pimpinan KPK sebelumnya. Itu hanya dalam hitungan bulan setelah terpilih, membuat posisi pimpinan KPK terdahulu langsung melemah karena diduga terlibat kasus pembunuhan.
Dengan pengalaman tersebut maka untuk calon pimpinan KPK mendatang, DPR tak hanya mempelajari rekam jejak figur calon, tetapi juga mengetahui rekam jejak keluarga dan masing-masing anggota keluarga. "Itu sebabnya, kemungkinan menggunakan data intelijen menjadi sangat terbuka," kata Bambang Soesatyo
Ikuti Whatsapp Channel Republika