REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Tak puas dengan bombardir dan genosida Israel di Gaza dan Tepi Barat Palestina, kini mereka bernafsu untuk mengendalikan semua bantuan kemanusiaan. Segala bantuan dan tali asih untuk Palestina harus melalui kendali Israel.
Usulan itu sontak mendapat reaksi negatif dari petinggi Perserikatan Bangsa bangsa (PBB). Lembaga persatuan bangsa-bangsa itu telah mengumumkan penolakannya terhadap rencana Israel untuk mengontrol pengiriman bantuan ke Jalur Gaza .
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan organisasi tersebut tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan bantuan apa pun yang tidak menghormati apa yang ia gambarkan sebagai prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas.
Guterres menambahkan bahwa mekanisme otorisasi yang baru-baru ini diusulkan oleh otoritas Israel untuk pengiriman bantuan menandakan kontrol lebih lanjut dan pembatasan bantuan yang kejam, hingga ke kalori dan tepung terakhir.
Sekretaris Jenderal PBB mengatakan: "Saya tegaskan: kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu kenetralan, independensi, dan kenetralan. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dipastikan, dan pekerja kemanusiaan harus diberikan perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh hukum internasional."
PBB mengecam Israel
Sementara itu, Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa organisasi tersebut tidak akan berkontribusi pada proses yang akan memaksanya melanggar prinsip-prinsipnya, dan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.
Dalam wawancara sebelumnya dengan Al Jazeera, Dujarric menambahkan bahwa organisasinya terus berkomunikasi dengan otoritas Israel untuk membuka pintu bagi bantuan untuk masuk ke Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika