REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Baru-baru ini Mabes Polri menyampaikan dalam sebuah konferensi pers tentang adanya ribuan anggota jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Provinsi Sumatra Barat. Pengungkapan itu disampaikan menyusul penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar tiga pekan lalu.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, mengatakan kepolisian harus menjelaskan lebih detail terkait masalah ini ke masyarakat. Menurut Mahyeldi, informasi yang dibeberkan Polri masih bias. "Sekarang saya kira sudah bias, ada yang mengatakan tertangkap seribu, kemudian ada lagi sekian ribu, itu kan perlu dijelaskan," kata Mahyeldi, Rabu (20/4).
Mahyeldi juga membantah Sumbar sebagai pusat NII. Menurut dia, pusat NII ada di daerah lain. Ia juga merasa pernyataan polisi yang menyebut jaringan NII di Sumbar ingin menggulingkan pemerintahan Joko Widodo juga tidak masuk akal. Apalagi senjata yang dijadikan alat bukti hanya berupa golok.
Ia meminta para petinggi kepolisian memberikan penjelasan supaya hal ini tidak terus menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Mahyeldi menyayangkan akhir-akhir ini, banyak berita dan informasi yang menjurus untuk menjustifikasi Sumbar sebagai daerah yang intoleran.
"Apalagi sebelum ini juga dikatakan ada beberapa kota di Sumatra Barat intoleran, ini kan beriringan, ketika itu disebarkan kemudian ada berita seperti ini, jangan dikaitkan lagi," ucap Mahyeldi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
