REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Intelijen dan Terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan temuan Densus 88 Polri tentang jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) yang berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum Pemilu 2024 itu memang terjadi. Menurutnya ancaman NII itu nyata.
"Konsep organisasi NII adalah konsep negara, mereka memang ingin mendirikan negara dan tentu melawan negara. Jadi, temuan densus tersebut saya yakin memang terjadi," katanya saat dihubungi Republika.co.id, pada Rabu (20/4).
Ia berpendapat temuan gerakan NII tidak ada hubungannya dengan penundaan Pemilu. Karena ancaman itu memang nyata. "Tidak ada hubungannya ya dengan penundaan pemilu, ancaman NII itu nyata," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menegaskan, Sumatera Barat (Sumbar) adalah wilayah basis kelompok terorisme lokal Negara Islam Indonesia (NII). Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Densus 88, Komisaris Besar (Kombes) Aswin Siregar mengungkapkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh satuan khusus antiteror Polri tersebut, tercatat ada sekitar 1.125 anggota NII yang tersebar di berbagai wilayah tersebut.
Kata Aswin, hal itu terungkap dari proses verbal penyidikan, terhadap 16 orang anggota NII yang berhasil ditangkap Densus 88 pada pekan lalu di Tanah Datar, dan Dharmasraya. Dikatakan, NII berpusat Sumbar, namun terstruktur sampai level kecamatan di berbagai wilayah.
“NII sudah tersebar masif di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Maluku, dan berbasis di Sumatera Barat,” ujar Aswin dalam keterangan resmi Densus 88 yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (18/4).
Dalam hal pergerakan, Aswin mengungkapkan, NII Sumbar saat ini, sedang dalam posisi menolak pemerintahan yang sah. Bahkan dikatakan Aswin, dari dokumen-dokumen alat bukti yang disita dari anggota NII yang tertangkap, terungkap adanya rencana untuk aksi terorisme di sejumlah daerah, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024,” begitu kata Aswin.