REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor terus menyiapkan program layanan angkutan umum bus Buy The Service (BTS), yang merupakan bantuan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ Kemenhub). Selain melakukan sosialisasi, Dishub Kota Bogor juga menyiapkan koridor yang nantinya dilewati operasional bus.
Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, sejauh ini, ada dua dari enam koridor yang disiapkan untuk operasional 26 bus BTS, dari total 75 unit bantuan bus ke depannya. Meski begitu, koridor yang akan menjadi trayek pertama bus BTS masih disiapkan.
Dia menyebutkan, ada beberapa opsi koridor yang akan digunakan nantinya. Rute Koridor 1 meliputi, Terminal Bubulak-Yasmin-Warung Jambu-Baranangsiang/Cidangiang, dan Koridor 2 Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-KRB-Baranangsiang/Cidangiang-Ciawi. Atau Koridor 1 dan Koridor 4, Ciawi-Baranangsiang/Cidangiang-Kebun Raya Bogor-Warung Jambu-Pomad/Ciparigi.
"Tergantung kesiapannya. Apakah Koridor 1 dan 2, atau Koridor 1 dan 4, ini masih proses. Yang jelas harus sudah ada yang dikonversikan di koridor itu, satu bus untuk tiga angkot," jelas Eko di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10). BTS adalah transportasi publik pengganti angkot di Kota Bogor, yang mengandalkan tenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.
Eko menjelaskan, terkait kesiapan sarana prasarana di lapangan, tak kurang dari 12 shelter sedang diperbaiki dan dipoles agar memberi kenyamanan penumpang. Di samping itu, ada juga 24 shelter milik pemerintah pusat juga dirombak total agar halte bus 3/4 tersebut bisa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Adapun untuk petugas shelter akan menjadi kolaborasi antara BPTJ Kemenhub, Dishub Kota Bogor, badan hukum hingga Organda untuk kelancaran program BTS. Mereka bertugas menjadi pengendali mutu dan petugas yang menunggu di setiap halte.
"Kan ada CCTV, jadi semua itu terlapor, baik di halte maupu di bus. Di bus juga ada kamera, di mana kecepatannya terlapor, harus pakai seragam, makanya di beberapa daerah lain ada yang kena penalti. Tapi kan ini paradigma baru penataan sistem transportasi angkutan umum, makanya perlu kolaborasi sejak awal," ucap Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
