REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun atau turun Rp 67 triliun. Pemangkasan dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang sudah mencapai Rp 75 triliun hingga akhir April 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengurangan anggaran itu merupakan arahan Presiden RI agar dana program lebih hemat dan tepat sasaran. "Penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien," kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Meski anggaran dipangkas, sambung dia, pemerintah memastikan program makan gratis tetap berjalan. Purbaya menyebut, RI 1 sedang menghitung pola penghematan tanpa mengurangi efektivitas program untuk siswa sekolah. "Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga 30 April mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana itu telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mayoritas penerima berasal dari kalangan siswa sekolah, yakni sekitar 48,8 juta orang. Sementara penerima nonsiswa mencapai 13,2 juta orang. Realisasi MBG juga menjadi salah satu pendorong lonjakan belanja negara pada awal tahun.
Hingga April 2026, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 826 triliun, naik 51,1 persen secara tahunan. Kementerian Keuangan menyebut kenaikan itu dipengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial, hingga pembayaran tunjangan hari raya ASN.
Sementara untuk pendapatan negara hingga April mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Sementara defisit APBN tercatat Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).