REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterbatasan lahan membuat Jakarta harus membangun ketahanan pangan melampaui batas wilayahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh strategi tersebut dengan mengoptimalkan aset di Ciangir, Kabupaten Tangerang, serta memperkuat kerja sama pasokan pangan dengan sejumlah daerah produsen.
Di Ciangir, lahan milik Pemprov DKI Jakarta akan dikembangkan menjadi kawasan pangan terpadu yang menggabungkan peternakan, perikanan, hortikultura, dan pengolahan bahan organik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengembangan kawasan itu dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya,” ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Ciangir, Jumat (31/7/2026).
Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk pengolahan bahan organik, termasuk budi daya maggot dan kegiatan pendukung lainnya.
Sekitar 20 hektare disiapkan untuk dikelola Perumda Dharma Jaya sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi. Adapun sebagian lahan lainnya dipinjamkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pramono memastikan Ciangir tidak akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah maupun pengganti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Bahan yang dibawa dari Jakarta berupa pupuk hasil pengolahan sampah organik di tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS 3R.
“Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan,” kata Pramono.
Lahan sekitar 20 hektare yang disiapkan untuk Dharma Jaya akan dibagi menjadi dua zona. Sebanyak 17 hektare diproyeksikan sebagai kawasan peternakan dengan kapasitas sekitar 5.000 sapi, sementara tiga hektare digunakan untuk penghijauan.
Kawasan peternakan akan dilengkapi kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina dan penggemukan, jembatan timbang, serta instalasi pengolahan air limbah.
Pengembangannya dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan pakan, penggemukan sapi, rumah potong hewan, penyimpanan berpendingin, hingga pengolahan daging. Model tersebut diharapkan membuat rantai pasok lebih efisien sekaligus memperkuat kemampuan Dharma Jaya menjaga ketersediaan protein hewani bagi warga Jakarta.
Pramono juga meminta masyarakat sekitar dilibatkan melalui penyerapan tenaga kerja, kemitraan penyediaan hijauan pakan, dan kegiatan usaha pendukung.
“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal,” ujarnya.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut pengembangan aset Pemprov DKI yang berada di wilayahnya. Menurut dia, hubungan Jakarta dan Banten harus menghasilkan manfaat bagi kedua daerah.
“Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal,” kata Andra.
Ia berharap kawasan tersebut dapat membuka kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia,” ujarnya.
Hubungkan Produsen dengan Jakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika