REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar tanpa ada wakil sebagai usul yang bagus dan simpatik. Dia mengeklaim, wacana itu pun kini menjadi pembicaraan di lintas fraksi partai politik DPR RI.
Dia mengatakan, usulan itu pun tentu masih perlu dikaji secara mendalam, termasuk mengulas sisi positif dan negatifnya yang harus diketahui oleh publik. Menurut dia, masyarakat pun perlu berkontribusi dalam memberikan pandangan yang juga harus dijadikan sebagai referensi.
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Nantinya, kata dia, perumus aturan pilkada pun perlu mengkaji persoalan penunjukan wakil kepala daerah bila kepala daerah berhalangan tetap. Sebab, kata dia, pengganti kepala daerah tetap diperlukan, bisa dengan mekanisme pemilihan di DPRD atau kemungkinan peran dari partai politik.
Selain itu, dia pun mendukung agar tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah dirumuskan kembali. Saat ini, menurut dia, ada kesan bahwa wakil kepala daerah kerap tidak difungsikan dan bahkan ada yang justru bersinggungan bahkan berkonflik dengan kepala daerah.
"Itu kan contoh tidak baik. Sementara, budaya kita menyebut bahwa para pemimpin adalah teladan. Mereka adalah contoh yang harus dipedomani," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.




