REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus PAN, Dradjad Wibowo melihat pernyataan Saiful Mujani tentang penggulingan Presiden Prabowo bukan lagi merupakan kritik yang obyektif dan konstruktif. Melihat rekam jejak yang bersangkutan, Dradjad melihatnya sebagai hasutan atau api yang berbahaya.

“Kenapa? Saiful punya rekam jejak anti Prabowo. Bulan Juni 2014, dia pernah mengakui berkampanye negatif terhadap capres Prabowo. Tuduhan yang dilontarkannya pun sangat negatif. Silakan pembaca menelusurinya sendiri,” kata Dradjad.

Sekitar 9 tahun kemudian, lanjut Dradjad, pada tahun 2023, lagi-lagi di bulan Juni, Saiful Mujani menyebut “… tidak mau memiliki presiden yang rekam jejaknya kelam terkait pemberhentian Prabowo Subianto kala itu.”

Dengan rekam jejak seperti itu, kata Dradjad, kritik Saiful Mujani terhadap Presiden Prabowo tidak bisa lagi disebut obyektif. “Hemat saya, rekam jejak dia menunjukkan ketidaksukaan, anti,” ungkapnya.

Jadi ketika Saiful menyebutkan penggulingan Presiden Prabowo, kata Dradjad, secara logika  tidak bisa menerima pernyataan itu sekedar sebagai sikap politik yang obyektif. Itu sudah menjadi ekspresi ketidaksukaan, bahkan mungkin kebencian atau hasutan.

“Ini adalah pandangan pribadi saya. Apakah pernyataan Saiful sudah memenuhi unsur kebencian atau hasutan secara hukum? Tafsir hukum bukanlah keahlian saya. Aparat hukum, ahli hukum dan hakim yang berhak menilai atau memutuskannya,” papar Dradjad yang juga ekonom senior INDEF ini.

Di sisi lain, sebagai ekonom Dradjad menilai, tidak ada argumen ekonomi apapun yang bisa dijadikan alasan penggulingan. Dijelaskannya, memang nilai tukar Rupiah, stabilitas fiskal dan kondisi ekonomi Indonesia secara umum mengalami tekanan global yang cukup berat akibat serangan militer terhadap Iran. Tapi hampir semua negara mengalaminya. Mereka bahkan menaikkan harga BBM dengan kenaikan cukup tinggi. Indonesia justru memilih menjaga harga BBM.

“Terkait isu chaos, sejauh ini pak JK tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu di publik. Kita hanya mendengar dari Said Didu, entah benar atau tidak,” ungkapnya.

Apakah ekonomi sedang menuju krisis, apalagi memicu chaos? menurut Dradjad, hingga saat ini tidak ada satu indikator pun yang menunjukkan ekonomi Indonesia menuju resesi apalagi krisis. Memang kinerja ekonomi belum sebagus yang direncanakan. Tapi ekonomi masih positif. Nilai tukar memang terdepreasi, tapi tidak ambruk ke Rp 20 ribu per USD seperti klaim beberapa pihak. Faktanya, tidak sedikit negara yang juga terdepresiasi mata uangnya.

Dikatakannya, memang pemerintah perlu kerja keras menaikkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas makro. “Tapi itu semua adalah isu kebijakan. Bukan alasan valid bagi penggulingan. Juga bukan indikator kuat akan terjadinya resesi, krisis apalagi chaos,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika