REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat verifikasi lapangan terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kondisi kesejahteraan terbaru masyarakat.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, mitra statistik dilibatkan karena BPS memiliki jaringan yang telah berpengalaman dalam berbagai survei nasional.
“BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi,” kata Amalia, dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Senin (16/2/2026).
Amalia menjelaskan, verifikasi dilakukan BPS bersama pendamping Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial mengingat besarnya jumlah sasaran. Dari total peserta yang dinonaktifkan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.
BPS bersama Kementerian Sosial telah memetakan wilayah verifikasi yang diperkirakan berlangsung selama dua bulan. Salah satu wilayah dengan jumlah sasaran terbesar adalah Provinsi Jawa Barat dengan sekitar 1 juta keluarga, sementara beberapa provinsi lain memiliki sasaran kurang dari 500 ribu keluarga.
Amalia mengatakan, pemetaan wilayah dilakukan agar proses verifikasi lebih terarah dan menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan. Selain itu, BPS juga memverifikasi 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.
Amalia menegaskan, pembaruan data membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan. "Data yang disiapkan BPS untuk mendukung kebijakan itu adalah pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah, karena perengkingan desil 1-10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika